Jakarta – Pengusaha batu bara menolak penetapan tarif baru pengapalan yang tersebut hal itu diberlakukan oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) pada Muara Berau Samarinda. Kondisi ini lantas berpotensi menghambat pengapalan batu bara hingga mencapai 90 jt ton per tahun.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan penetapan usulan tarif baru menciptakan proses pengapalan batu bara untuk ekspor maupun domestik yakni PLN menjadi tersendat.

Hendra sendiri tak memerinci secara detail seberapa besar pasokan batu bara ke PLN atau domestik yang hal itu terhambat. Namun, kondisi ini berpotensi menghambat proses pengapalan batu bara hingga mencapai 90 jt ton per tahun yang digunakan mana melalui jalur tersebut.

“Itu untuk semua, dengan asumsi 25% ke PLN, asumsi ya kita kan nggak tahu detailnya lantaran kan nggak semua anggota APBI jadi ya diperkirakan dalam setahun sekitar hampir 90 jt ton batu bara yang dimaksud dimaksud lewat dikapalkan lewat pelabuhan itu. Jadi kira-kira kalau asumsi 25% itu semua PLN jadi sekitar itu lah 20’an jt ton ke dalam negeri termasuk ke PLN,” katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (5/10/2024).

Hendra menjelaskan penetapan tarif baru ini juga cukup berdampak bagi perusahaan. Pasalnya, penetapan tarif baru sudah membebani pengusaha sebesar US$ 82 sen per ton.

“Dan selama ini ditangani oleh KSOP sudah berlangsung lama serta aktivitas pada situ sudah menurut kami sudah bagus ditangani KSOP kemudian tarifnya dianggap sanggup hanya diterima lah ya. Memang KSOP yang tersebut ini kemudian berlangsung dengan baik kemudian juga sekarang ada operator baru BUP badan usaha pelabuhan baru yang tersebut mana ditunjuk,” kata dia.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir menyatakan, tarif ini ditetapkan sepihak tanpa mempertimbangkan masukan dari para pihak yang tersebut hal itu terdampak. Misalnya seperti penambang dalam kapasitas sebagai “shipper”, perusahaan penyewaan floating crane (FC) kemudian floating loading facility (FLF), perusahaan bongkar muat (PBM).

Tercatat, terdapat sekitar 20 perusahaan anggota APBI-ICMA (shipper) beroperasi pada Muara Berau yang digunakan mana keberatan dengan tarif yang digunakan dimaksud menambah beban biaya yang dimaksud mana belum disepakati oleh pihak shipper. Perusahaan anggota APBI-ICMA bukan belaka mengirim batubara dari Muara Berau untuk ekspor tetapi juga untuk domestik.

Pandu menyatakan, usulan juga rekomendasi dari APBI-ICMA bukan ada dipertimbangkan antara lain akibat di dalam dalam dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan juga Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan pada dalam Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), APBI- ICMA tiada termasuk sebagai pihak pengguna jasa.

“APBI-ICMA sudah mengajukan surat permohonan ke Kementerian Perhubungan agar segera merevisi PM No. 121 Tahun 2018 dengan mencantumkan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) sebagai salah satu pengguna jasa yang tersebut itu wajib mengambil bagian serta dalam pembahasan usulan tarif jasa kepelabuhanan,” ungkap Pandu dalam siaran tertulisnya, Selasa (3/10/2024).


Share:

Tinggalkan komentar