Menteri Investasi  meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim untuk menganalisis apa yang mana mana menjadi penghambat masuknya penyelenggaraan perekonomian dalam Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menduga ada pihak-pihak yang tersebut terlibat untuk menggagalkan pengerjaan sektor ekonomi pada dalam kawasan Batam. Bukan tanpa alasan, berdasarkan temuannya, penolakan itu tak belaka datang dari warga setempat.

“Temuan saya, yang mana bermain ini bukan cuma cuma persoalan penduduk kita. Kalau warga kita ini insya Allah mampu kita komunikasikan yang digunakan digunakan baik-baik. Saran saya, lewat Komisi VI memproduksi tim untuk menganalisa kenapa Batam ini, BP (Badan Pengusahaan) Batam ini, sejak 2004 membangun investasi modal yang digunakan gede, selalu aja ada dinamika,” kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

Ia kemudian menjelaskan mengenai upaya BP Batam yang tersebut mana selalu digagalkan oleh sebagian pihak kemudian juga menyebabkan investasi modal dalam kawasan yang tak berjalan lancar.

“2010 begitu juga. Akhirnya batal, batal, batal terus. Sekarang 2024 juga mau dibuat batal. Ada apa gerangan yang mana terjadi? Ini menjadi perenungan,” tegasnya.

Padahal, masuknya penyelenggaraan dunia usaha di tempat tempat Pulau Rempang dinilai dapat memajukan kawasan tersebut. Ia khawatir Pulau Rempang sulit berkembang jika terus bertahan di area dalam posisinya sekarang.

“Kehadiran pembangunan dunia usaha ini kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk daerah. Karena APBD (Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah) provinsi Kepri ternyata saya baru tahu Rp4,1 triliun sekian. Jadi kalau cuma berharap begini terus, saya enggak tau apa yang dimaksud dimaksud akan terjadi ke depan,” tutur Bahlil.

Share:

Tinggalkan komentar