Jakarta – Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Setyo Budiantoro mengatakan, perlu sinergi dalam mengatasi financing gap atau gap pembiayaan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) di area Indonesia.

 

 

"Dari pemerintah semata bukan cukup. Oleh lantaran itu, perlu mobilisasi, inovasi, serta sinergi untuk menyembunyikan financing gap," kata Setyo dalam webinar untuk SDGs di area Jakarta, Jumat.

 

 

 

Setyo memaparkan, financing gap menjadi tantangan pencapaian SDGs dalam Indonesia maupun dunia. Sebab, kebutuhan pencapaian SDGs meningkat signifikan sejak pandemi COVID-19.

 

 

 

Sebelum pandemi, Setyo menambahkan, total kebutuhan pencapaian SDGs di tempat Indonesia pada 2024-2030 sebesar Rp67 ribu triliun juga kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp14 ribu triliun.

 

 

 

Sedangkan setelah pandemi, total kebutuhan pencapaian SDGs di area Indonesia pada tahun yang mirip meningkat menjadi Rp122 ribu triliun serta kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp24 ribu triliun.

 

 

 

Setyo mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesenjangan tersebut. Salah satunya, melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang dimaksud merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

 

 

 

Melalui peraturan tersebut, kata Setyo, pemerintah mengupayakan sistem pembiayaan inovatif untuk SDGs kemudian menekankan peran para pihak yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

 

 

 

Ia melanjutkan, Indonesia juga memiliki banyak inisiatif terkait pembiayaan mulai dari pembiayaan publik, SDGs bond, blended finance, Strategi Nasional Inklusi Keuangan, peta jalan ekonomi berkelanjutan, green taxonomy, teknologi finansial, crowd funding, serta lain sebagainya.

 

 

 

"Berbagai inisiatif tadi disinergikan supaya (pembiayaan) bukan semata-mata dari APBD atau APBN, tapi juga non pemerintah. Kita sinergikan melalui Integrated National Financing Framework," ujar Setyo.

 

 

 

Lebih lanjut, Setyo menambahkan, pemerintah juga sudah pernah memetakan pembiayaan SDGs berdasarkan tujuannya serta mengembangkan SDGs Financing Hub.

 

 

 

Ia menjelaskan, SDGs Financing Hub bertujuan meningkatkan pembangunan ekonomi sektor swasta untuk perkembangan berkelanjutan serta memperluas peluang pembiayaan filantropi dan juga berbasis agama.

 

 

 

"Jadi kita mencoba melakukan demokratisasi akses pada siapapun yang dimaksud mau melakukan pencapaian SDGs, lalu kita mengatasi asimetri informasi sehingga demand side serta supply side mampu bertemu. Kalau ini dapat terjadi, dengan gotong royong, saya kira pencapaian SDGs kita bisa jadi berhasil," kata Setyo.

Share: