Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidaklah cuma dalam dalam Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang serta Galang

Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan penjelasan terkait status pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di area dalam kawasan Pulau Rempang kemudian juga Pulau Galang.
 

Kepala Biro Humas, Promosi, dan juga juga Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menegaskan bahwa kawasan Rempang lalu Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam.

 

"Karena kawasan hal yang disebut masuk wilayah kerja BP Batam, sehingga HPL Pulau Rempang berada pada BP Batam," ujarnya dari keterangan yang mana itu diterima di area dalam Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis.

 

Penjelasan tersebut, kata dia, terkait penetapan proyek strategis nasional tahun 2024 yakni pengembangan Rempang Eco City yang tersebut yang disebut akan berdiri pada atas lahan seluas 8.142 hektare dari 17.600 hektare luas lahan dalam Pulau Rempang.

 

Ia menjelaskan ketentuan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri dengan dibentuknya Otorita Batam berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1974. Otorita Batam kemudian berubah menjadi BP Batam pada 2007.

 

Melalui Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, kata dia, Presiden Soeharto memutuskan wilayah kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang juga Pulau Galang. Kemudian dengan landasan hukum tersebut, BP Batam membangun enam jembatan yang mana dimaksud menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, kemudian Pulau Galang Baru, senilai Rp400 miliar.

 

"Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidaklah semata-mata pada Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang juga juga Galang," kata Ariastuty.

 

Selain ada PP Nomor 5 tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas Batam, yang dimaksud digunakan menyebutkan kawasan itu meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias serta gugusannya.

 

"Atas dasar Keppres 28 tahun 1992 dan juga juga PP Nomor 5 tahun 2011 tersebut sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang lalu Galang," ucapnya.

 

Karena itu, lanjutnya, jika lahan Rempang juga Galang diberikan kepada investor, maka harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor.

 

"Jika penanam modal yang digunakan mana mau masuk ke Rempang atau Galang harus mengajukan ke BP Batam akibat pemodal mendapatkan pengalokasian di tempat dalam atas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sebanding seperti mengajukan alokasi lahan dalam dalam Batam," jelasnya.

 

Share: