Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku terakhir kali bertemu Mentan (SYL) sebelum keberangkatan kunjungan kerja sang menteri ke .

“Terakhir (kontak dengan Mentan SYL) pas keberangkatan, kalau saya ya. Cuma kalo pejabat (Kementan) eselon 1 yang dimaksud mana bergabung kan terakhir sampai di dalam area Spanyol itu masih bersama-sama,” kata Harvick di dalam dalam Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Sudah hampir seminggu Harvick hilang kontak dengan Mentan Syahrul. Ia mengklaim kabar terakhir dari Syahrul datang saat sang menteri kunjungan kerja dalam Spanyol.

Harvick mengatakan Syahrul sejatinya didampingi eselon I juga II Kementan dalam kunjungan hal itu juga dijadwalkan pulang ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10). Namun, Syahrul berpisah dari rombongan Kementan ketika hendak pulang.

Menurutnya, ini terjadi akibat tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tiada mengetahui keberadaan Syahrul yang tersebut ‘hilang’ dalam Eropa.

Kementan belum melapor kepada pihak berwajib perihal hilangnya Syahrul. Akan tetapi, Harvick menyebut Presiden Joko Widodo sudah tahu kabar tersebut.

“Oh, sudah-sudah, sudah tahu kalau Pak Presiden. Terus juga kawan-kawan dalam area Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kemudian juga Sekretariat Kabinet (Seskab) juga sudah tahu,” tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah lama terjadi menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam kasus dugaan korupsi. Namun, lembaga antirasuah itu enggan mengumumkannya secara gamblang kepada publik.

Rumah dinas Syahrul pada Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan sudah digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Perlakuan serupa juga terjadi di area area Kantor Kementan.

“Siapa yang tersebut hal tersebut ditetapkan sebagai tersangka, perkembangan perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam tempat Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

“Kami sadar betul ini jelang tahun kebijakan pemerintah 2024, semua yang mana hal tersebut dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses kebijakan pemerintah yang mana digunakan sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang mana dimaksud menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di area area hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup,” tegasnya.

Share:

Tinggalkan komentar