Menteri Badan Usaha Milik Negara () memerintahkan jajaran direksi hingga komisaris memberangus ‘virus’  dalam dalam tubuh perusahaan pelat merah.

“Ya tentu saya prihatin, apalagi kalau sudah penggelapan (penggelapan uang negara), ya ditangkap lah ya (pejabat BUMN yang digunakan merugikan negara oleh sebab itu judi online), apalagi penipuan-penipuan. Sekecil apapun itu penipuan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com pada Kantor Transmedia, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

“Tapi gini, percuma dong kalau saya punya komisaris kemudian direksi perusahaan-perusahaan BUMN kalau hal-hal kecil harus kembali ke menteri lagi,” imbuhnya.

Ia mengatakan perannya sebagai orang menteri BUMN lebih tinggi besar fokus kepada cakupan besar lalu lebih lanjut tinggi luas. Erick menggambarkan salah satu fokusnya sekarang adalah bersih-bersih perusahaan pelat merah yang mana mana menyelewengkan dana pensiun (dapen).

“Jadi, saya lebih banyak tinggi (ke) konteks besar. Tentu saya berharap isu-isu ini (judi online), direksi serta komisaris jadi bagian penting (memberantas),” tutupnya.

Pada awal September 2024 lalu, individu pegawai BUMN di area tempat Jayapura berinisial RSSM ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan dana nasabah Rp1,4 miliar. Pelaku diduga menggunakan uang hal hal tersebut untuk judi online.

Tersangka diduga memakai modus mengirim uang dari nasabah yang mana baru ke rekening pribadinya. Lalu, uang hal hal tersebut disetor tersangka ke situs judi online.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dimaksud mana dilaksanakan oleh tim audit internal dari bank yang diperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura Marvie de Queljoe, dikutip dari detikcom.

Polisi mengatakan total uang yang digunakan ditransfer ke rekening pelaku berjumlah Rp1,4 miliar. Namun, tersangka mengembalikan uang itu senilai Rp300 juta.

Peluang Kuasai Hotel Sultan

Dalam kesempatan sama, Erick juga menanggapi perihal kemungkinan perusahaan pelat merah menguasai Hotel Sultan.

Namun, ia tak berbicara banyak. Pasalnya, ia belum tahu lebih tinggi lanjut dalam perihal desakan pengosongan Hotel Sultan yang mana sekarang masih dikuasai PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

“Saya enggak mampu komentar mengenai pengosongan (Hotel) Sultan oleh sebab itu saya belum tahu lalu juga belum ada pembicaraan ke sana (peluang BUMN kuasai Hotel Sultan),” katanya.

“Saya belum ada pembicaraan (peluang BUMN ambil alih Hotel Sultan). Jadi, saya bukan mau komentar yang mana dimaksud saya belum tahu,” sambung Erick.

Terlepas dari pernyataan Erick, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk khusus sore ini pada Hotel Sultan. Pemasangan spanduk berwarna merah itu dikerjakan petugas keamanan GBK dengan kawalan sebagian aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan ‘Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan juga juga telah terjadi diimplementasikan dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011’.

Pontjo memang masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco sudah habis lalu lahan yang tersebut kudu dikembalikan ke negara.

Share:

Tinggalkan komentar