Presiden  merilis aturan baru yang mana dimaksud berkaitan dengan Strategi Nasional  dan  (Stranas BHAM).

Aturan berbentuk Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Bisnis serta Hak Asasi Manusia. Jokowi meneken beleid itu pada Senin (26/9).

Dalam peraturan tersebut, Jokowi menetapkan Stranas BHAM.

Pertama, kewajiban kementerian atau lembaga lalu pemerintah daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha.

Kedua, tanggung jawab pelaku bidang usaha untuk menghormati HAM lalu akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di dalam area kegiatan usaha.

Stranas BHAM ini berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian atau lembaga lalu pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan bidang bidang usaha kemudian HAM.

Selain itu, strategi hal itu juga menjadi pedoman bagi pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.

Lebih lanjut, kepala negara menekankan pentingnya pelaku perniagaan untuk memiliki tanggung jawab dalam menghormati serta memulihkan HAM untuk terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, juga keadilan bagi masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi jaminan kepastian hukum serta rasa keadilan penduduk dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, lalu pemajuan HAM dalam kegiatan usaha.

Stranas BHAM yang tersebut yang dilaksanakan melalui Aksi BHAM untuk pertama kali ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun dengan periode 2024-2025. Sementara Gugus Tugas Nasional Bisnis serta Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) calon ditetapkan dengan keputusan menteri terkait.

GTN BHAM nantinya akan bertugas dalam mengusulkan rancangan Aksi BHAM, mengoordinasikan lalu menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM dalam tingkat nasional dan juga juga daerah, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Stranas BHAM, serta melaporkan hasil pelaksanaan Aksi BHAM kepada menteri terkait.

Kemudian, pendanaan penyelenggaraan Stranas BHAM bersumber dari anggaran pendapatan dan juga juga belanja negara (APBN), anggaran pendapatan kemudian belanja daerah (APBD), serta juga sumber lain yang itu sah kemudian tak mengikat.

Share:

Tinggalkan komentar