Presiden Joko Widodo () mewanti-wanti perihal maraknya fenomena  saat ini.

Predatory pricing adalah strategi perdagangan dengan mematok nilai tukar yang digunakan sangat rendah, tujuannya untuk menyingkirkan pesaing dari pasar kemudian menarik pembeli dengan tarif murah.

Ia bahkan menemukan praktik predatory pricing yang dimaksud berjualan barang impor seharga Rp5.000.

“Baju kemarin ada yang digunakan digunakan dijual berapa? Rp5.000. Artinya pada situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang tersebut digunakan penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini,” katanya dalam pengarahan kepada Peserta PPSA XXIV lalu Alumni PPRA LXV 2024 Lemhannas, Rabu (4/10).

Lebih lanjut, Jokowi menyoroti produk-produk pada dalam e-commerce yang hal itu 90 persen didominasi barang impor dengan nilai sangat murah. Jokowi mengingatkan jangan sampai Indonesia terlena dengan maraknya barang impor.

Ia menyebut kondisi itu sebagai penjajahan pada tempat era modern yang digunakan dimaksud saat ini tiada disadari.

“Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Mungkin awal-awal harganya masih Rp5.000. Begitu sudah sudah masuk, beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp500 juta, mau apa? Sudah enggak bisa saja semata apa-apa kita oleh sebab itu sudah ketergantungan dalam situ,” kata Jokowi.

Kepala Negara itu mengatakan kedaulatan digital Indonesia harus dilindungi. Jika barang yang diperdagangkan secara digital tak ada sanggup 100 barang lokal, maka paling tiada 90 persen.

“Jaga betul yang dimaksud digunakan namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi melarang pelanggan barang impor di dalam area bawah US$100.

Larangan yang digunakan disebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, serta Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dimaksud yang diundangkan pada 26 September 2024.

Selain biaya minimum barang impor yang boleh dijual pada e-commerce, Kemendag juga mengatur beberapa kebijakan dagang online lainnya.

Pertama, pemerintah melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Social commerce semata-mata sekadar boleh melakukan promosi.

Kedua, pemerintah mengatur social commerce dengan e-commerce harus dipisah. Artinya, tidaklah boleh ada jaringan seperti TikTok yang digunakan mana menjadi sosial media serta juga e-commerce secara bersamaan.

 

Share:

Tinggalkan komentar