membeberkan beberapa cara untuk mengurangi inefesiensi di daerah. Salah satunya, mengurangi alokasi gaji pada Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah ().

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan cara hal itu tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah alias UU HKPD. Ia menyebut beleid ini mengharuskan pemda mengalokasikan lebih lanjut banyak besar belanja produktif.

“Jadi, selama 5 tahun mendatang permasalahan upah harus diturunkan maksimum 30 persen semata-mata alokasinya, oleh sebab itu dalam beberapa daerah upah serta gaji hampir mencakup 50 persen dari dana mereka. Kami berikan masa transisi 5 tahun. Harapannya, semua pemda cuma mengalokasikan maksimal 30 persen untuk belanja pegawai,” ujarnya dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal dalam tempat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

“Di bawah UU HKPD kita juga sudah menyiapkan sertifikasi pada tingkat daerah dengan tujuan pegawai atau pejabat daerah punya kompetensi menangani anggaran tersebut,” imbuh Luky.

Ia menambahkan UU HKPD juga berfungsi mencegah korupsi lalu memperbaiki tata kelola anggaran pada daerah. 

Luky paham memang ada pro lalu kontra terkait UU HKPD ini. Namun, menurutnya komoditas urusan urusan politik antara pemerintah kemudian DPR RI ini harus dijalankan demi mengharmonisasi kerja pemerintah pusat serta daerah.

“Pemda juga diharapkan mengalokasikan setidaknya 40 persen untuk belanja infrastruktur selama 5 tahun mendatang. Jadi, pemda dipaksa untuk belanja lebih lanjut tinggi baik. Harapannya kami mampu jadi memberikan motivasi ke pemda untuk meningkatkan performanya dengan memberi insentif. Jadi, semakin baik maka semakin banyak dana yang tersebut dimaksud dia peroleh,” tutur Luky.

Ada juga whistleblowing system yang tersebut digunakan sudah dijalankan pemerintah pusat juga diharapkan bisa saja jadi direplikasi di tempat tempat tingkat daerah. Selain itu, Luky berharap kemajuan teknologi juga juga informasi (IT) bisa jadi jadi membantu meningkatkan tata kelola pemerintah daerah.

Share:

Tinggalkan komentar