Jakarta – Kementerian Komunikasi dan juga Informatika (Kemenkominfo) memperkuat strateginya untuk membuktikan keseriusan Pemerintah dalam memberantas praktik judi online yang sudah pernah banyak merugikan rakyat Indonesia.

“Untuk penanganan judi online ini, fokus strategi kita harus lebih banyak maju daripada yang digunakan digunakan oleh pelaku. Kita tidak ada bisa jadi lagi melakukan upaya yang biasa-biasa saja, bukan mampu business as usual," kata Menteri Komunikasi dan juga Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam keterangan resminya yang dimaksud diterima, Sabtu.

Pesan serupa juga disampaikan Budi kepada jajaran pimpinan tinggi Kementerian Kominfo lewat Rapat Pimpinan Kemenkominfo yang mana berlangsung pada Jumat (22/9).

Budi menjelaskan beberapa strategi yang telah lama digencarkan Kemenkominfo pada antara melakukan pemutusan akses kepada situs web maupun konten bermuatan judi online.

Selama periode 1 s.d. 21 September 2024, Kementerian Kominfo telah lama melakukan pemutusan akses dan/atau penghapusan (takedown) terhadap 60.582 konten perjudian online.

Adapun sistem dengan sebaran konten yang mana ditangani terbanyak adalah pada situs web dan juga alamat IP sebanyak 55.768 konten, selanjutnya file sharing sebanyak 3.488 konten, Facebook juga Instagram sebanyak 675 konten, lalu Google serta Youtube sebanyak 638 konten.

Kementerian Kominfo mengupayakan upaya penindakan terhadap pihak yang dimaksud terlibat dalam transaksi perjudian online.

Pada tanggal 18 September 2024, Menteri Kominfo sudah pernah secara formal memohonkan Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan pemblokiran rekening yang dimaksud terlibat kegiatan perjudian online.

"Per tanggal 21 September 2024, sudah dilaksanakan pemblokiran sebanyak 201 rekening bank serta 1.931 rekening lainnya sedang diproses oleh OJK," ujar Budi.

Sebagai langkah preventif, Kemenkominfo juga akan menyiapkan mandat untuk para operator seluler mampu mengetatkan proses verifikasi data pengguna kartu SIM.

Di samping itu para penyelenggara jasa internet juga diminta mengidentifikasi jaringan yang digunakan disisipi oleh situs maupun konten judi online.

Menurut Budi, upaya penindakan kemudian penegakan hukum perlu dikerjakan apabila ditemukan pelanggaran oleh operator seluler kemudian penyelenggara jasa internet sesuai regulasi yang tersebut berlaku.

“Kami mengapresiasi peran pemangku kepentingan yang digunakan sudah responsif dalam memberantas judi online,”, tutupnya.

Sementara itu, Direktur Jendral Aplikasi lalu Informatika (Dirjen APTIKA) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pihaknya akan me meningkatkan sinkronisasi antara strategi internal lalu kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penanganan judi online.

Direktorat APTIKA yang dimaksud diberi mandat paling banyak menangani pemberantasan judi online sesuai dengan Instruksi Menkominfo nomor 1 tahun 2024 itu menjanjikan penanganan yang kolaboratif sehingga dapat menciptakan ruang digital yang mana aman kemudian nyaman bagi penduduk Indonesia.

“Kami akan terus memperkuat konsolidasi internal, termasuk dengan peningkatan kapasitas perangkat keras kemudian SDM Kementerian Kominfo untuk memberantas judi online. Kolaborasi dengan pihak eksternal juga akan ditingkatkan agar pemberantasan perjudian online dapat semakin berjalan optimal untuk mewujudkan ruang digital yang produktif,” kata Semuel.

Share:

Tinggalkan komentar