Menteri Dalam Negeri Muhammad  merinci 3 ketakutan pejabat pemerintah daerah (pemda), termasuk terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ().

“Satu, (takut) aparat penegak hukum (APH) kalau terkena OTT, itu paling ditakuti. Dua, takut kepada rakyat kalau mau Pilkada, elektabilitas,” katanya dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di area tempat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

“Ada lagi, ketiga, takut serupa Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kalau dananya dipotong. Bahasa merek Bu, dirasionalisasi, tapi kalau bahasa lapangannya dia bilang dipotong. Jadi, kebijakan pemerintah anggaran Bu Menkeu ini powerfull,” sambung Tito.

Tito juga menyinggung hambatan beberapa kepala daerah yang digunakan hal tersebut usai mendapatkan penghargaan langsung berfoto dengan Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, foto dengan Sri Mulyani dapat langsung menyebar juga mendongkrak elektabilitas.

Sang Bendahara Negera pun terlibat menanggapi pernyataan Tito tersebut. Ia mengatakan dirinya tidaklah ditakuti, melainkan dirindukan.

“Tadi dibilang (Mendagri Tito) menteri keuangan ditakuti, enggak pak. Menteri keuangan dirindukan, uangnya,” balas Sri Mulyani disambut gelak tawa peserta seminar.

Terlepas dari itu, Sri Mulyani memohonkan daerah terus bersaing memberikan yang digunakan dimaksud terbaik untuk kemajuan daerahnya. Ia menyebut pemerintah akan datang terus memberikan insentif untuk daerah-daerah yang yang disebut mempunyai kinerja apik.

Senada, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengupayakan harmonisasi pemerintah daerah kemudian pusat, khususnya yang mana mana diatur dalam dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan juga juga Pemerintah Daerah alias UU HKPD.

“Harapannya kami dapat jadi memberikan motivasi ke pemda untuk meningkatkan performanya dengan memberi insentif. Jadi, semakin baik maka semakin banyak dana yang mana merek peroleh,” jelasnya.

Share:

Tinggalkan komentar