Menteri Perdagangan  alias Zulhas mengatakan kebijakan untuk menekan barang  yang dimaksud mana membanjiri Indonesia calon ditentukan pemerintah melalui rapat pada Jumat (6/10).

Zulkifli mengatakan ini adalah langkah lanjut dari rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (3/10).

“Kemarin kita rapat dipimpin langsung Pak Presiden (Jokowi), antara lain mengenai border dan post border, juga kawasan berikat yang tersebut dimaksud akan ditata. Mungkin nanti Jumat akan diputuskan, antara lain post border serta border itu. Post border begitu banyak, gak mudah. Oleh dikarenakan itu, mungkin nanti akan dijadikan border,” ungkapnya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

“Itu bukan melarang, tapi agar tambahan lanjut baik, agar semuanya mampu berkembang juga bagus… Jumat diputuskan di dalam area rapat (dalam bentuk peraturan presiden atau bukan aturannya),” imbuh Zulhas.

Mengutip laman Kemendag kemudian Kementerian Keuangan, border adalah wilayah pabean serta post border berarti pada luar kawasan pabean. Dengan kata lain, kebijakan post border adalah langkah pemerintah memeriksa barang impor dalam luar kawasan pabean, seperti gudang importir.

Ketentuan mengenai post border juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan juga Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border).

Akan tetapi, beleid yang tersebut dicabut dengan kehadiran Permendag Nomor 44 Tahun 2021 yang tersebut digunakan saat ini direvisi menjadi Permendag Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Meski Zulkifli tak merinci aturan baru hal itu akan datang berbentuk apa, ia menegaskan langkah ini dilaksanakan demi membawa kebaikan untuk peniaga lokal Indonesia, termasuk bidang bisnis mikro kecil lalu menengah (UMKM).

“Sekarang kita benahi grosir-grosir, peniaga ritel, UMKM. Kita tertibkan juga kalau ada yang digunakan digunakan ilegal. Sekarang yang tersebut dimaksud akan kita bahas lagi nanti post border dan border,” tutupnya.

Share:

Tinggalkan komentar