Jakarta – Pengusaha batu bara melalui Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengakses pernyataan terkait dengan naiknya tarif jasa pelabuhan Muara Berau Samarinda. Pihaknya memohon pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 121 Tahun 2018 untuk mengikutsertakan APBI sebagai pihak pengguna jasa.

Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengatakan pihaknya tidaklah dianggap sebagai pengguna jasa dalam proses pengapalan pertambangan batu bara. Dengan begitu dia memohonkan pemerintah untuk memandang APBI sebagai pengguna jasa pengapalan batu bara.

“Nah cuma memang ada keberatan kita juga, bahwa di dalam tempat dalam suatu aturan dalam Kementerian Perhubungan pihak APBI bukan ada dikenal, tiada diakui sebagai pengguna jasa. Makanya kita keberatan harusnya aturan itu diubah,” jelas Hendra kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (5/10/2024).

Dia mengatakan bahwa pemerintah mengasumsikan APBI sebagai bagian dari Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), sedangkan Hendra klaim pihaknya bukan bagian dari GPEI.

“Pemerintah mengasumsikan kita itu bagian dari GPEI padahal itu kami APBI bukan anggota dari GPEI. Dan perusahaan anggota APBI yang digunakan pada tempat situ juga merasa bukan bagian dari anggota GPEI,” ungkapnya.

Adapun, hal ini berkenaan dengan APBI yang tersebut digunakan saat ini sedang tarik menarik mengenai penetapan usulan tarif jasa kepelabuhanan oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB).

PTB sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di tempat tempat Pelabuhan alih muat (transshipment) Muara Berau Samarinda. Adapun usulan tarif itu berlaku per 1 Oktober 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir menyatakan, tarif yang mana ditetapkan sepihak tanpa mempertimbangkan masukan dari para pihak yang mana itu terdampak seperti penambang dalam kapasitas sebagai “shipper”, perusahaan penyewaan floating crane (FC) lalu floating loading facility (FLF), perusahaan bongkar muat (PBM).

Tercatat, ada sekitar 20 perusahaan anggota APBI-ICMA (shipper) beroperasi dalam dalam Muara Berau yang mana mana keberatan dengan tarif yang yang menambah beban biaya yang dimaksud yang disebut belum disepakati oleh pihak shipper.

Perusahaan anggota APBI-ICMA bukan belaka mengirim batubara dari Muara Berau untuk ekspor tetapi juga untuk domestik.

Pandu menyatakan, usulan kemudian rekomendasi dari APBI-ICMA tidaklah ada dipertimbangkan antara lain dikarenakan di dalam tempat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan serta Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan dalam Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), APBI- ICMA tiada termasuk sebagai pihak pengguna jasa.

“APBI-ICMA sudah mengajukan surat permohonan ke Kementerian Perhubungan agar segera merevisi PM No. 121 Tahun 2018 dengan mencantumkan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) sebagai salah satu pengguna jasa yang tersebut dimaksud wajib mengambil bagian serta dalam pembahasan usulan tarif jasa kepelabuhanan,” ungkap Pandu dalam siaran tertulisnya, Selasa (3/10/2024).

Oleh sebab itu, APBI dalam surat yang dimaksud dimaksud disampaikan ke Menteri Perhubungan memohon agar Pemerintah mengkaji kembali tarif jasa kepelabuhanan yang tersebut dimaksud telah lama dijalani ditetapkan juga merevisi PM 121/2018 serta melibatkan APBI-ICMA sebagai pihak pengguna jasa yang mana dimaksud terlibat secara resmi dalam pembahasan rekomendasi usulan tarif jasa kepelabuhanan.


Share:

Tinggalkan komentar