bersama dengan pemerintah baru sekadar menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ().

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang mana mana diatur pemerintah serta DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya persoalan hak atas tanah pemodal pada IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Berdasarkan salinan revisi UU IKN yang diterima CNNIndonesia, untuk hak atas tanah yang mana mana berbentuk hak guna kegiatan bisnis pemodal mendapatkan hak kelolaan yang dimaksud itu cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak yang mana diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai kemudian penanam modal mau bertambah lagi, hak itu mampu diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang dimaksud digunakan sama.

Adapun untuk perpanjangan juga pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan juga dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku bidang usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) serta hak pakai, pelaku perniagaan atau pemodal diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus kemudian dapat diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang dimaksud hal itu sama. Jika ditotal, penanam modal dapat menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk bangunan pada IKN merupakan salah satu jenis tanah yang digunakan masuk dalam kategori yang mana dimaksud mampu jadi dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi proyek untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan serta pembaruan HAT di tempat area atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang mana mana termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dijalani dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2024. Delapan dari sembilan fraksi dalam DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

“Setuju, setuju” jawab anggota dewan yang digunakan mana hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi dalam DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang dimaksud dimaksud setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Share:

Tinggalkan komentar