Menteri Perdagangan  mengklaim  sudah ikhlas dengan kebijakan pemerintah melarang merekan berjualan pada dalam RI.

Keikhlasan itu katanya, diketahui dari surat yang digunakan dimaksud telah dilakukan lama dikirimkan TikTok kepadanya. Dalam surat itu, Zulhas mengklaim TikTok sudah siap mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, serta Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dengan begitu, TikTok Shop berjanji tidaklah akan berjualan dan juga juga bertransaksi lagi.

“Itu (TikTok) sudah kirim surat ke saya patuh mengambil bagian pada aturan pemerintah,” katanya di dalam dalam Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (3/9).

Zulhas kembali menegaskan bahwa social commerce seperti TikTok Shop bukan boleh digunakan untuk berjualan serta juga bertransaksi. Social commerce hanya saja sekali diperbolehkan untuk promosi.

Zulhas mengatakan akan memeriksa social commerce yang hal itu masih melanggar Permendag Nomor 31 Tahun 2024. Ia mengatakan tidaklah akan memberikan kelonggaran.

“Nanti kami cek. Enggak ada kelonggaran. Berlaku sudah (Permendag Nomor 31 Tahun 2024),” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan TikTok menerima larangan pemerintah untuk berjualan kemudian bertransaksi. Hal itu disampaikan langsung oleh CEO TikTok Shou Zi Chew.

“Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) serupa saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop),” kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 pada Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Di sisi lain, Luhut meyakini pelarangan TikTok Shop dalam Indonesia tidaklah akan mengganggu pengerjaan sektor ekonomi perusahaan China tersebut. Ia juga menegaskan Indonesia tiada ada pernah melarang kegiatan perusahaan TikTok.

“TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan belaka media sosial dengan perdagangan. Kita tidaklah ada pernah melarang TikTok loh. Jadi yang dimaksud digunakan kita larang adalah jangan dicampuradukan perdagangan dengan media sosial,” ujarnya.

Share:

Tinggalkan komentar